KAIDAH TATA LAKU KEPROFESIAN APKA

PRAKATA

KaidahTata Laku Keprofesian APKA adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Kode Etik APKA.

Setiap Anggota APKA diwajibkan menghayati dan mentaati kaidah-kaidah Tata Laku Keprofesian ini.

Penyimpangan dari kaidah-kaidah ini akan mengakibatkan yang bersangkutan mendapat sanksi organisasi.

Pasal 1

Dasar :

Dalam menunaikan  tugas keprofesian yang dipercayakan kepadanya, seorang anggota APKA bertanggung jawab kepada diri sendiri, mitra kerja, pemangku kepentingan (stake holders), profesi, ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(butir 1. Kode Etik APKA).

Tata Laku 1.1              :         

Anggota APKA melaksanakan tugas dengan  penuh  tanggung jawab kepada diri  sendiri , mitra kerja  dan pemangku kepentingan (stake holders) dalam penguasaan ilmu pengetahuan , teknik perkeretaapian dan kecakapan lainnya, terutama yang berkaitan dengan sikap profesionalisme, moral dan spiritual.

Tata Laku 1.2 :

Anggota APKA juga bertanggung jawab terhadap kemajuan Profesi perkeretaapian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Tata Laku 1.3 :

Anggota APKA dalam melaksanakan profesinya berorientasi kepada keselamatan manusia, kelestarian lingkungan hidup dan ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

Tata Laku 1.4 :

Anggota APKA dalam melakukan profesinya selalu mendahulukan kepentingan negara dan bangsa Indonesia sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Dasar :

Dalam menunaikan tugas, anggota APKA membaktikan seluruh kemampuan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dengan penuh tanggung jawab di dalam proses pembangunan dan pengembangan perkeretaapian demi kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.

(butir 2. Kode Etik APKA).

Tata Laku 2.1 :

Anggota APKA menyajikan hasil karyanya sesuai dengan  “Standar Minimum Penyajian”  (Minimum Standard of Performance) yang ditentukan oleh APKA atau sesuai ketentuan pemberi tugas.

Tata Laku 2.2  :        

Anggota APKA harus menghasilkan karya terbaik sesuai dengan tingkat kewajaran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (stake holders), mitra kerja, masyarakat pemakai dan lingkungan dengan senantiasa berlandaskan pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan keprofesian.

Pasal 3

Dasar :

Anggota APKA harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya alam serta menghindari terjadinya dampak negatif.

(butir 3. Kode Etik APKA).

 Tata Laku 3.1 :      

Anggota APKA memandang tugasnya sebagai kewajiban untuk berbakti bagi kepentingan umum.

Tata Laku 3.2 :        

Anggota APKA berkewajiban menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan kepada pemberi tugas, apabila diperkirakan akan ada pertentangan kepentingan yang dapat merugikan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.

Anggota APKA dapat mengadakan kerjasama dalam bentuk Perkumpulan (partnership) dengan usaha lain sejauh didalamnya tidak terdapat pertentangan kepentingan.

 Tata Laku 3.3 :

Anggota APKA dalam melaksanakan tugasnya dapat mengusahakan seefisien mungkin penggunaan sumber daya alam namun tetap mengoptimalkan sumber daya manusia dan keanekaan hayati serta mempertahankan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Dasar :

Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang anggota APKA mendahulukan tugas dan tanggung jawabnya melebihi hak dan kepentingan diri sendiri.

(butir 4. Kode Etik APKA).

Tata Laku 4.1    :

Anggota APKA hanya menerima imbalan jasa berupa gaji dalam hubungan kerja sebagai pegawai, atau berupa honorarium sebagai imbalan jasa, yang diterima sesuai peraturan yang berlaku.

Tata Laku 4.2

  1. Anggota APKA mendapatkan  tugas dengan tata cara yang layak melalui persaingan yang sehat
  2. Anggota APKA tidak boleh mengambil alih pekerjaan sesama anggota APKA tanpa persetujuan yang bersangkutan.
  3. Anggota APKA dapat melanjutkan pekerjaan sesama anggota APKA setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pemberi tugas dengan anggota APKA yang bersangkutan.

Tata Laku 4.3 :

Anggota APKA dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik APKA hanya kepada MP APKA dan tidak diperkenankan merugikan nama baik sesama anggota APKA.

Tata Laku 4.4 :

Anggota APKA berkewajiban saling membina dan memberikan peluang kepada sesama anggota APKA untuk mengembangkan profesinya.

Tata Laku 4.5 :     

Anggota APKA wajib bertindak adil, jujur dan obyektif terhadap para pelaku pembangunan.

Pasal 5

Dasar :

Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas pemangku kepentingan (stake holders), anggota APKA berusaha memahami dan memperjuangkan, mitra kerja dan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak termaksud bukanlah yang memberi imbalan jasa secara langsung.

(butir 5. Kode Etik APKA).

Tata Laku 5.1 :  

Anggota APKA selain bertindak demi kepentingan Pemberi Tugas, juga perlu mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat pemakai.

Tata Laku 5.2 :    

Anggota APKA harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas tentang kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara pemberi tugas dan masyarakat pemakai.

Pasal 6

Dasar :

Anggota APKA sebagai profesional harus berupaya menyajikan karyanya dalam bidang Perkeretaapian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.

(butir 6. Kode Etik APKA).

Tata Laku 6.1  : 

Anggota APKA sebagai profesional perencana di bidang perkeretaapian perlu mengenal dan memahami secara mendalam nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat dan menyerap unsur – unsur   perkembangan zaman, sehingga karya yang dihasilkan dapat diwujudnyatakan oleh pemrakarsa dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan (stake holders) dan masyarakat pemakai.

Tata Laku 6.2 :    

Anggota APKA sebagai profesional pelaksana dibidang perkeretaapian berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga karya yang disajikan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.

Tata Laku 6.3 :

Anggota APKA sebagai profesional pengawas/supervision di bidang perkeretaapian harus dapat mengawasi dan memantau pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perencanaan dan persyaratan yang telah ditetapkan, dapat berfungsi sebagai wakil pemberi tugas, bijaksana dan konsisten dalam setiap keputusannya.

Tata Laku 6.4 :

  1. Anggota APKA harus menyadari bahwa karyanya mempunyai dampak bagi keselamatan dan kesejahteraan orang lain, oleh karenanya perlu dilaksanakan dengan taat azas dan berkesinambungan.
  2. Anggota APKA harus bertanggung jawab terhadap karyanya dan tidak diperkenankan mempergunakan karya orang lain tanpa seizin yang bersangkutan atau harus dilakukan dengan tata cara yang lazim.

Tata Laku 6.5 :        

Anggota APKA harus bertanggung jawab penuh atas hasil karya yang dihasilkan, dan bersedia memberi ganti rugi jika karya tersebut gagal atau memberi dampak negatif bagi keselamatan manusia.

Tata Laku 6.6 :

  1.  Sesama anggota APKA perlu mengadakan komunikasi dalam mewujudkan proses belajar mengajar dengan DP APKA, Serkertariat Sertifikasi APKA, sehingga dapat diperoleh pembinaan anggota dan perkembangan Perkumpulan sesuai dengan tuntutan zaman.
  2. Sesama anggota APKA berdasarkan semangat kesejawatan, wajib melakukan saling kontrol dengan cara silih asah, silih asih dan silih asuh dengan tanpa melanggar Kode Etik APKA yang telah dibuat oleh DP APKA, dengan bijaksana dan konsisten.